17 February 2019

Kedaulatan Rakyat atas Penguasaan Lahan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas amanat Undang-Undang Dasar di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara tegas dan lugas menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat 2 UUPA, orang asing dilarang melakukan kepemilikan tanah di Indonesia. Pelanggaran atas pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum. Prinsip yang digunakan oleh UUPA adalah prinsip nasionalitas dimana hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik, baik atas tanah maupun bangunan di atasnya.

Kepemilikan Asing atas Tanah di Indonesia

Kepemilikan yang dimaksud adalah sebuah kepemilikan secara tidak langsung yang tercipta dari hubungan hukum antara warga negara Indonesia dan warga negara asing melalui suatu perjanjian yang disebut sebagai nominee trustee agreement.

WALHI menyatakan bahwa sekitar 82 (delapan puluh dua) persen lahan dikuasai oleh korporasi, termasuk korporasi asing dimana sebagian besar digunakan untuk konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Misalnya perkebunan kelapa sawit dimana para taipan lokal dan asing begitu mendominasi, sebut saja Group Wilmar (Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Batu Kawan (Lee Oi Han), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Salim (Anthoni Salim), Genting (Lim Kok Thay), Jardine Matheson (Henry Kaswick), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias), Group Anglo-Eastern (Lim Siew Kim), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmaji), Gozco (Tjandra Gozali), IOI (Lee Shin Cheng), Musim Mas (Bachtiar Karim). Penguasaan lahan mereka masing-masing sebesar 62% di Kalimantan, 32% di Sumatera, 4% di Sulawesi, dan 2% di Papua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal pengaturan kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing, pemerintah harus mengatur dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran undang-undang yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada praktek-praktek pemilikan tanah atau lahan  yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada.
hutan

No comments:

Post a Comment

Adbox