Menguji Netralitas Muhammadiyah dalam Pemilu 2019

Fajar Riza Ul Haq, Pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sebuah tulisan bertajuk “Muhammadiyah, Politik Identitas dan Pilpres” di harian Kompas (15/02/2019) menyatakan bahwa dalam faktanya, setiap calon presiden menikmati dukungan dari pengikut atau anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Hasil survey Populi Center periode 20 sd 29 Januari 2019 menunjukkan tingginya dukungan warga Muhammadiyah kepada paslon 1 Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu sebesar 72,1%, sedangkan suara yang mendukung paslon 2 Prabowo-Sandi berjumlah 20,9%. Sementara itu, dukungan suara warga NU kepada Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 56,1% dan 27,8% memilih Prabowo. Adapun mayoritas anggota Persis (Persatuan Islam) mendukung paslon 2 yaitu sebesar 64,3% dan sebesar 35,7% diberikan kepada paslon 1. Satu-satunya ormas Islam yang tidak mengalami perpecahan dukungan adalah FPI dimana 100% anggotanya mendukung paslon 2 Prabowo-Sandi.

Netralitas Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang memang tidak dapat ditawar-tawar lagi sehingga independensi politiknya harus mutlak 100%. Hal ini dibuktikan dengan suara yang besar terhadap dukungan warga Muhammadiyah ke salah satu paslon karena itulah realitas hak politik yang ada. Hal ini merupakan cermin dari kedewasaan politik warga Muhammadiyah dengan mengutamakan prinsip inklusivitas. Organisasi kemasyarakatan sudah seharusnya memayungi keragaman aspirasi politik warganya. Yang jelas, Muhammadiyah sangat berkepentingan agar hasil pemilu dapat melahirkan pemimpin yang mampu membangun instrument kebijakan yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas social berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian.