Pemerintah Harus Mengkaji Ulang Proyek KA Cepat Jakarta–Bandung

Pemerintah saat ini gencar mempromosikan berbagai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain. Namun berbagai proyek prestisius tersebut hendaknya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Ketua Institut Transportasi (Intran), Darmaningtyas, melalui harian Pos Kota (19/02/2019) mengatakan bahwa keberadaan jalan tol di Jawa sudah cukup terpenuhi dengan adanya tol Trans-Jawa. Oleh karena itu pengembangan yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan ketersediaan alat transportasi umum seperti kereta api jarak jauh. Sedangkan kereta api jarak dekat seperti Jakarta–Bandung perlu dikaji ulang.

Menurut Darmaningtyas, pembangunan jalan tol harus dihentikan karena ujung-ujungnya hanya didominasi kendaraan pribadi. Moda angkutan kereta api lebih layak dikembangkan karena memiliki kapasitas penumpang jauh lebih besar. Di negara manapun, transportasi yang bertumpu pada kendaraan pribadi akan mengalami kegagalan karena pemborosan BBM, menimbulkan polusi udara, dan kemacetan.

Terkait kereta api cepat, Darmaningtyas menilai bahwa kereta api cepat Jakarta–Bandung pada dasarnya tidak feasible. Kalau kereta api cepat Jakarta–Semarang atau Jakarta–Surabaya mungkin akan dapat menarik demand. Apalagi KA cepat Jakarta–Bandung cukup mahal dari sisi tarif yaitu Rp 200 ribu. Tidak akan banyak masyarakat yang akan menggunakan. Terlebih mantan Menteri Perhubungan, Ignasisus Jonan dan mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrianof Chaniago, sudah menyatakan menolak pembangunan jalur KA cepat Jakarta–Bandung.

Darmaningtyas mengharapkan, siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden 2019-2024 akan memprioritaskan pengembangan transportasi publik, baik yang berbasis darat, air, maupun udara.