16 February 2019

Pendapat Mahfudz MD tentang Berita Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir

Dalam acara ILC di TV One edisi Selasa, 29 Januari 2019, Prof. Mahfudz MD menyatakan bahwa usul agar penyelesaian Abu Bakar Ba’asyir diberikan remisi namun itu tidak bisa karena ada PP No 99 tentang larangan remisi bagi terpidana terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan kemanusiaan. Tak ada jalan kecuali dengan pembebasan bersyarat dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi.

Keributan ini dimulai dimana ada berita Ba’asyir bebas murni di bulan Januari 2019. Itu tidak mungkin karena menurut keputusan MK sudah tidak mungkin lagi ada bebas murni. Hanya ada 2 (dua) jenis kebebasan : bebas biasa (tanpa syarat) dan bebas bersyarat. Jadi sudah tidak ada lagi bebas murni.

Dalam undang-undang terdapat delegasi atribusi kewenangan. Setiap napi berhak mendapatkan bebas bersyarat, bukan remisi. Asal sudah melewati 2/3 masa hukuman. Ketentuan lebih lanjut tentang bebas bersyarat diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan ini kemudian diberikan delegasi dan atribusi kewenangan kepada Kemenhumkam untuk membuat Permen. Oleh karena itu dari sudut hukum sudah clear.  

Kedua, tentang asas non retroaktif sudah dibuat tahun 2012 sehingga sekarang 2019 sudah tidak non retroaktif, tidak bisa dikaitkan dengan unsur pidananya. Bunyinya di UUD Pasal 28 i, ”Setiap orang berhak...untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut”. Dituntut itu hanya ada di hukum pidana. Kalau di perdata namanya digugat. Itu dari segi frasa. Dari segi historik, Pasal 28 i dibahas di MPR bersama team ahli hukum. Ini jadi perdebatan besar karena pada waktu itu partai-partai tidak ingin pasal ini masuk dalam UUD karena partai-partai yang baru, tentara-tentara di masa lalu dapat diadili. Historinya itu pidana, bukan perdata. Oleh sebab itu tidak ada pelanggaran asas non retroaktif.

Abu Bakar Ba’asyir sudah mendapat perlakukan asas non retroaktif karena sebelum 1999 sudah mendapatkan remisi dan tidak dibatalkan. Pembebasan bersyarat harus dimulai dari pembinaan de-radikalisasi dan asimilasi. Itu ada aturannya. Negara ini adalah negara hukum. Asas legalitas mulanya bukan anaknya hukum pidana namun hukum administrasi negara yaitu hukum pajak. Tidak boleh ada pajak tanpa undang-undangnya dulu dari parlemen. Sejak itu kalau ada mengambil pajak harus ada aturannya lebih dulu.

Nah, kemudian, yang bisa melakukan tindakan formal itu adalah presiden namun tetap Menhumham meminta pendapat lembaga terakit. Itu semua sudah diatur agar tertib dalam bernegara.

Pak Abu Bakar itu ditahan tanggal 8 Agustus 2010 dan divonis 18 Juni 2012. Jika dihitung dari 2010 sampai sekarang belum 2/3 masa hukuman dari tanggal penahanan. Tetapi karena mendapat remisi maka boleh mendapat pembebasan bersyarat di Desember 2018.

Oleh sebab itu masalah ini bisa diakhiri dengan jalan pembebasan bersyarat. Jika diterobos, keluarkan perpu yang membatalkan peraturan, baru dari situ bisa dibebaskan itu Abu Bakar Ba’asyir. Ini murni bicara soal hukum jika negara ingin tertib.  

Mahfudz MD

No comments:

Post a Comment

Adbox