UNCLOS dan Kedaulatan Indonesia atas Wilayah Perairan Natuna

UNCLOS adalah singkatan dari United Nations Conference on the Law of the Sea yaitu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas mengenai Hukum Laut yang diberlakukan sejak lama dan terakhir diperbarui pada tahun 1982 sehingga sering disebut juga sebagai UNCLOS 1982.

Cakupan pembahasan yang ada di dalam UNCLOS antara lain meliputi kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut seperti kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai diluar territorial, pengembangan ketentuan lebar laut territorial menjadi maksimum 12 (dua belas) mil, dan kriteria landas kontinen. Disamping itu diatur juga asas negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan penambangan di dasar laut internasional.

Pemerintah RI sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui penerbitan UU No 7 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea). Maka sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, Indonesia secara resmi terikat dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) III Tahun 1982 dimana sebelum meratifikasi UNCLOS, Indonesia sempat mengeluarkan UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif).

Meskipun kehadiran UNCLOS 1982 dapat diartikan bahwa dunia internasional telah berhasil menetapkan perangkat hukum untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut beserta pemanfaatan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya, namun potensi permasalahan tetap saja muncul. Salah satunya yang dapat menimbulkan sengketa adalah terkait pengaturan dan pengamanan hak lintas batas bagi kapal asing pada perairan yang berada di bawah yuridiksi suatu negara.

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menghasilkan sebuah rumusan baru tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas klaim minimal sejauh 200 mil laut dan klaim maksimal 350 mil laut bagi negara pantai dengan kriteria tertentu.

Konflik Natuna dan Kedaulatan RI atas Wilayah Perairan di Sana

Terkait dengan permasalahan yang muncul di Natuna beberapa waktu lalu, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah perairan Pulau Natuna. Klaim China atau Tiongkok bahwa secara historis sudah sejak lama nelayan China beraktivitas di perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Indonesia juga menolak istilah “relevant waters” yang diklaim Tiongkok karena istilah itu tidak dikenal dalam UNCLOS 1982. Sebaliknya, Indonesia dapat mempertanyakan klaim Tiongkok tersebut dari sisi dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982. Disamping itu, Indonesia sendiri tidak memiliki “overlapping claim” dengan Tiongkok sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan dialog apapun terkait delimitasi batas maritim. 

Referensi :
Majalah Patriot, TNI, Edisi Februari 2020

UNCLOS dan Natuna
LihatTutupKomentar